Semanggi II: Reformasi, Kekerasan, dan Ingatan yang Dipaksa Hilang

Semanggi II: Reformasi, Kekerasan, dan Ingatan yang Dipaksa Hilang

Oleh : Adinda Azra Alifya Putri H

Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Angkatan 2025

Semanggi II bagi saya bukan hanya berbicara tentang apa yang terjadi pada 24 September 1999. Bunda saya adalah salah satu orang yang membuat peristiwa itu terasa dekat. Saat itu ia masih menjadi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ikut turun dalam aksi mahasiswa. Beliau pulang dengan luka di tangan akibat kekerasan aparat. Dari cerita tersebut saya memahami bahwa di balik angka korban selalu ada manusia yang harus menanggung akibatnya. Ada tubuh yang terluka, keluarga yang menunggu, dan ingatan yang tidak hilang hanya karena demonstrasi telah usai. Karena itu, ketika Semanggi II hanya dibicarakan sebagai sejarah kelam, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Kita terlalu mudah mengingat tanggal dan jumlah korban, tetapi lupa bahwa mereka adalah manusia yang memiliki keluarga, cita-cita, dan kehidupan yang berhenti atau berubah setelah peristiwa tersebut.

Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, salah satunya untuk menolak pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Dalam peristiwa tersebut, 11 warga sipil meninggal dunia dan 217 orang mengalami luka-luka. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik sebelas orang yang meninggal terdapat sebelas kehidupan yang terputus dan keluarga yang harus melanjutkan hidup dengan kehilangan. 

Persoalan Semanggi II juga tidak berhenti pada peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari itu. Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk menyelidiki Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Ketiga peristiwa tersebut kemudian dipandang memiliki keterkaitan dalam konteks kebijakan pemerintah menghadapi gelombang demonstrasi Reformasi. Dalam laporan penyelidikannya, KPP HAM menyebut terdapat bukti awal yang cukup mengenai pelanggaran HAM berat, antara lain pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, serta perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan meluas. Penyelidikan tersebut selesai pada 2002 dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. 

Di sinilah persoalan hukumnya menjadi penting. Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, pelanggaran HAM yang berat mencakup kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU ini juga memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Artinya, penyelesaian kasus seperti Semanggi bukan hanya persoalan mengingat sejarah, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme hukum yang memang telah disediakan negara. 

Namun, perjalanan penyelesaian kasus tersebut menunjukkan persoalan yang panjang. Komnas HAM mencatat bahwa penyelidikan Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II telah selesai pada 2002, tetapi proses selanjutnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berkas perkara berulang kali berada dalam proses antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pada 2021, Komnas HAM bahkan menyampaikan bahwa berkas-berkas tersebut belum ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.  Kondisi inilah yang membuat pertanyaan mengenai pertanggungjawaban atas kekerasan masa lalu tetap relevan hingga sekarang.

Yang lebih ironis adalah ketika melihat perjalanan Indonesia setelah Reformasi. Di satu sisi, negara membangun berbagai institusi dan aturan untuk memperkuat demokrasi serta perlindungan HAM. Di sisi lain, penyelesaian sejumlah kasus kekerasan pada masa transisi Reformasi masih menghadapi jalan panjang. Bahkan, dalam catatan Komnas HAM pada 2022, Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II masih termasuk dalam sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang belum beranjak statusnya.  Bagi saya, keadaan tersebut membuat pertanyaan tentang keadilan masa lalu semakin relevan. Bukan untuk menghakimi seseorang tanpa proses hukum, tetapi untuk mempertanyakan mengapa kasus yang menyangkut kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat berlangsung begitu lama tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian bagi korban dan keluarganya.

Saya kemudian teringat pada Ibu Sumarsih, ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan, korban Semanggi I. Saya melihat perjuangannya bukan hanya sebagai perjuangan seorang ibu yang kehilangan anaknya, tetapi juga sebagai bentuk penolakan terhadap lupa. Bertahun-tahun setelah Wawan meninggal, Ibu Sumarsih tetap membawa tuntutan keadilan melalui Aksi Kamisan. Aksi tersebut telah berlangsung sejak 18 Januari 2007 dan menjadi ruang bagi keluarga korban untuk terus mengingatkan negara mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. 

Bagi saya, perjuangan Ibu Sumarsih menunjukkan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan kehilangan. Ada luka yang justru bertahan karena tidak pernah mendapatkan kepastian. Ia tidak hanya berdiri untuk anaknya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang mungkin tidak lagi mampu menyuarakan apa yang mereka alami. Karena itu, Aksi Kamisan bagi saya bukan sekadar aksi rutin setiap hari Kamis. Ia adalah pengingat bahwa ketika hukum belum memberikan jawaban, masyarakat masih memiliki ingatan untuk mempertanyakan kembali apa yang pernah terjadi.

Di sisi lain, ketika membaca Laut Bercerita, saya semakin memahami bahwa kekerasan politik tidak pernah hanya berhenti pada orang yang menjadi korban. Kekerasan juga meninggalkan keluarga yang menunggu, orang tua yang mencari, dan generasi berikutnya yang tumbuh dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa 1999 mungkin terjadi sebelum saya benar-benar memahami politik dan hukum, tetapi dampaknya tetap dapat saya kenali melalui cerita Bunda, perjuangan keluarga korban, dan bacaan yang saya temui bertahun-tahun kemudian. Saya tidak berada di jalan pada hari itu, tetapi saya tetap memiliki alasan untuk mengingat.

Sebab, Reformasi bagi saya bukan hanya tentang perubahan kekuasaan. Reformasi juga seharusnya berarti perubahan cara negara memperlakukan warga negaranya, termasuk ketika warga menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat. Hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari kekerasan bukanlah sesuatu yang seharusnya hilang ketika seseorang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, membicarakan Semanggi II bukan berarti membuka kembali luka tanpa tujuan. Justru sebaliknya, membicarakannya adalah bagian dari usaha untuk memastikan bahwa pengalaman korban tidak hilang dari sejarah dan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dianggap sebagai harga yang wajar dari sebuah perubahan politik.

Semanggi II bagi saya bukan sekadar tragedi yang terjadi lebih dari dua puluh tahun lalu. Ia adalah pengingat bahwa sejarah dapat hidup dalam tubuh seseorang, dalam perjuangan seorang ibu, dalam dokumen hukum, dan dalam ingatan generasi berikutnya. Selama penyelesaian kasus tersebut belum memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya, mengingat bukan berarti terjebak pada masa lalu. Mengingat adalah cara untuk memastikan bahwa mereka yang pernah terluka tidak dipaksa hilang untuk kedua kalinya.

Daftar Pustaka

Amnesty International Indonesia. “26 Tahun Tragedi Semanggi I: Negara Wajib Usut Tuntas Pelanggaran HAM Berat.” November 2024. Amnesty International Indonesia⁠
Amnesty International Indonesia. “Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi.” AmnestyPedia, August 2022. AmnestyPedia⁠
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei.” May 12, 2016. Komnas HAM RI⁠
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Membuka Mata Publik atas Penegakan HAM: Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat.” December 20, 2022. Komnas HAM RI⁠
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Tantangan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat.” November 20, 2021. Komnas HAM RI⁠
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2000. Database Peraturan BPK RI⁠