Perkuat Integritas Generasi Muda, 68 Mahasiswa Hukum Bisnis…

FASYA – Komitmen membangun generasi muda yang berintegritas dan memiliki kepedulian terhadap pemberantasan korupsi terus ditanamkan di lingkungan akademik UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebanyak 68 mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah, mengikuti kegiatan Pelatihan dan Pemantapan Kader Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi dan Antikorupsi (PUKAD-AK) UIN Raden Mas Said Surakarta, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid UIN Raden Mas Said Surakarta.

Pelatihan menghadirkan Ketua PUKAD-AK UIN Raden Mas Said Surakarta, Dr. H. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H., M.A., sebagai pemateri utama. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi dalam menumbuhkan budaya antikorupsi sekaligus membentuk mahasiswa yang memiliki integritas, keberanian moral, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Keikutsertaan 68 mahasiswa Hukum Bisnis dalam kegiatan ini menunjukkan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari penguatan kompetensi mahasiswa hukum. Mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami korupsi sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga diajak melihatnya sebagai persoalan yang berkaitan dengan etika, moralitas, keadilan sosial, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai keagamaan.

Mengkaji Korupsi dari Perspektif Hukum Nasional, Internasional, dan Islam

Dalam penyampaian materinya, Dr. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum pidana. Pemahaman mengenai korupsi perlu dibangun melalui integrasi berbagai perspektif hukum, terutama hukum nasional, hukum internasional, dan hukum Islam.

Dari aspek hukum nasional, peserta memperoleh pemahaman mengenai landasan yuridis pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga gratifikasi.

Mahasiswa juga diberikan pemahaman bahwa praktik korupsi memiliki bentuk yang beragam dan tidak terbatas pada pengambilan atau penyalahgunaan uang negara. Tindakan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi prosedur, transaksi kepentingan, konflik kepentingan, serta praktik memperdagangkan pengaruh (trading in influence) juga menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan korupsi.

Materi tersebut memiliki relevansi khusus dengan bidang keilmuan Hukum Bisnis. Hal ini karena aktivitas bisnis dan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek tata kelola, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, perpajakan, investasi, serta transaksi korporasi. Tanpa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum, berbagai aktivitas tersebut berpotensi menjadi ruang terjadinya praktik koruptif.

Oleh karena itu, mahasiswa Hukum Bisnis perlu memiliki kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana korupsi sekaligus memahami mekanisme pencegahannya dalam praktik hukum dan kegiatan ekonomi.

Memahami Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Hukum Internasional

Selain membahas regulasi nasional, pemateri juga memperluas wawasan peserta melalui perspektif hukum internasional. Salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah United Nations Convention against Corruption (UNCAC) Tahun 2003, yaitu konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi landasan penting bagi kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui kerja sama internasional, termasuk dalam pencegahan korupsi, penegakan hukum, serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan yurisdiksi negara lain.

Pembahasan ini memberikan perspektif kepada mahasiswa bahwa korupsi bukan hanya persoalan domestik, melainkan dapat berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarnegara.

Membangun Karakter dan Kesadaran Antikorupsi Mahasiswa

Melalui pelatihan ini, mahasiswa Hukum Bisnis diharapkan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai bahaya korupsi serta peran strategis generasi muda dalam membangun budaya antikorupsi. Pengetahuan hukum harus berjalan beriringan dengan integritas pribadi, kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian untuk mempertahankan prinsip kebenaran.

Bagi mahasiswa Hukum Bisnis, nilai-nilai antikorupsi juga menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan diri sebagai calon praktisi hukum, pelaku usaha, konsultan hukum, maupun profesional di bidang ekonomi dan bisnis. Integritas merupakan modal utama dalam mewujudkan aktivitas bisnis yang sehat, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keikutsertaan 68 mahasiswa dalam kegiatan yang diselenggarakan PUKAD-AK ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam melahirkan kader-kader antikorupsi dari lingkungan kampus. Dengan bekal pengetahuan hukum nasional, internasional, dan Islam, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi insan akademik yang memahami teori pemberantasan korupsi, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola masyarakat dan dunia bisnis yang bersih dari praktik korupsi.

Let’s join us!
Fakultas Unggul

_____

Find us: