Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

Oleh : Kholis Firmansyah

Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana
Salah satu perubahan mendasar dalam pembaruan hukum pidana nasional adalah pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada manusia sebagai individu, tetapi juga dapat dibebankan kepada organisasi atau entitas bisnis yang melakukan tindak pidana.

Pasal 45 ayat (2) KUHP memberikan cakupan pengertian korporasi yang relatif luas. Korporasi meliputi badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu. Selain itu, cakupannya juga meliputi perkumpulan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, firma, persekutuan komanditer, dan bentuk usaha lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut memiliki arti penting karena aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan melalui badan usaha yang berstatus badan hukum. Dalam praktiknya, kegiatan bisnis juga dijalankan melalui berbagai bentuk persekutuan dan organisasi yang tidak berbadan hukum. Apabila pertanggungjawaban pidana hanya dibatasi kepada badan hukum formal, terdapat kemungkinan munculnya celah hukum bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan bentuk organisasi bisnis lainnya. Dengan cakupan yang luas tersebut, KUHP memberikan dasar hukum untuk menjangkau berbagai bentuk organisasi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Secara konseptual, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku individual menuju pendekatan pertanggungjawaban organisasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana yang terjadi memenuhi kriteria atribusi dan pertanggungjawaban sebagaimana ditentukan oleh hukum. Artinya, keberadaan individu sebagai pelaksana tindak pidana tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Sebaliknya, pertanggungjawaban korporasi juga tidak otomatis membebaskan individu yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Perluasan Subjek yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban

Perubahan penting berikutnya terdapat dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 KUHP yang mengatur konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 46 menentukan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi dalam lingkup kegiatan usahanya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan formal seseorang dengan perusahaan. Hubungan kerja maupun hubungan lain dapat menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan seseorang dapat diatribusikan kepada korporasi.

Selanjutnya, Pasal 47 KUHP memperluas jangkauan pertanggungjawaban dengan memasukkan pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan korporasi.
Pengaturan ini sangat relevan dalam menghadapi praktik penyalahgunaan struktur perusahaan, khususnya ketika pihak yang secara formal tercatat sebagai pengurus bukanlah pihak yang sesungguhnya menentukan kebijakan atau mengendalikan kegiatan korporasi.

Dalam praktik kejahatan korporasi, terdapat kemungkinan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang tidak tercantum dalam struktur organisasi perusahaan. Individu tersebut dapat saja merupakan pemilik modal, pengendali sebenarnya, atau pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan korporasi.

Melalui pengaturan mengenai pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat, hukum pidana memperoleh ruang untuk menelusuri pertanggungjawaban berdasarkan kendali dan keterlibatan yang nyata, bukan hanya berdasarkan jabatan formal.
Namun, perlu ditegaskan bahwa status sebagai pemilik manfaat atau pemegang kendali tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Penegak hukum tetap harus membuktikan keterkaitan peran, perbuatan, unsur kesalahan, dan dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum pidana.

Kesimpulan

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan perubahan fundamental dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha dan berpotensi menjadi sarana maupun pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana. Cakupan korporasi yang meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum menunjukkan upaya hukum pidana untuk menutup celah pertanggungjawaban yang mungkin timbul akibat penggunaan berbagai bentuk organisasi bisnis. Selain itu, perluasan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat (beneficial owner) menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana korporasi tidak lagi hanya berorientasi pada struktur formal perusahaan, tetapi juga menjangkau pihak-pihak yang secara nyata memiliki kewenangan, pengaruh, dan keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pengaturan tersebut diharapkan mampu mencegah praktik penggunaan korporasi sebagai instrumen untuk menyembunyikan tanggung jawab pidana. Namun, penerapannya tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur kesalahan, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak agar tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana secara sewenang-wenang. Pada akhirnya, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru menjadi landasan penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan mampu menjangkau kejahatan korporasi secara komprehensif.