Peran dan Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana…

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum pidana karena menjadi institusi yang berada pada tahap awal proses peradilan pidana. Penanganan perkara pidana pada umumnya dimulai dari kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Posisi tersebut menjadikan kepolisian sebagai penjaga gerbang dalam sistem peradilan pidana. Kualitas pelaksanaan kewenangan kepolisian pada tahap awal akan berpengaruh terhadap keberlanjutan proses hukum dan pencapaian keadilan (Latukau, 2019).

Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban tersebut antara lain diwujudkan melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, kepolisian tidak hanya dituntut melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan independensi, diskresi, dan hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum lainnya. Perubahan hukum acara pidana juga menimbulkan perdebatan mengenai pembagian kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif memberikan ruang penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan mengenai batas penggunaan diskresi dan kepastian hukum.

Kedudukan dan Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Kepolisian merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Latukau (2019) menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan membutuhkan koordinasi.

Dalam sistem tersebut, kepolisian menempati posisi awal karena memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, kepolisian tidak cukup hanya berorientasi pada penindakan setelah tindak pidana terjadi. Upaya preventif dan represif harus dijalankan secara seimbang. Upaya preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.

Kedudukan tersebut sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga, keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan melalui proses pidana. Keberhasilan juga harus dilihat dari kemampuan mencegah kejahatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan. Hal ini menegaskan bahwa kepolisian merupakan unsur penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu.

Independensi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana

Independensi merupakan salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian. Romli Atmasasmita dalam kajiannya mengenai independensi Kepolisian Republik Indonesia menempatkan Polri sebagai institusi yang memiliki posisi sentral dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian harus mampu menjaga objektivitas dan tidak dipengaruhi kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu.

Independensi kepolisian penting agar penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan di luar hukum. Tanpa independensi, terdapat risiko bahwa proses penegakan hukum kehilangan objektivitas dan kepercayaan masyarakat. Independensi dalam konteks ini bukan berarti kepolisian bebas dari pengawasan, melainkan kebebasan menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Orientasi pengendalian kejahatan perlu ditempatkan secara seimbang dengan penghormatan terhadap proses hukum yang wajar dan kedudukan individu sebagai subjek hukum.

Landasan normatif independensi tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 2 menegaskan fungsi kepolisian dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Sementara itu, Pasal 18 memberikan ruang bagi pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Maka, independensi bukanlah kewenangan tanpa batas. Independensi harus berjalan bersama prinsip legalitas, profesionalitas, dan pertanggungjawaban agar tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

Diskresi Kepolisian dan Penerapan Restorative Justice

Diskresi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Salah satu penerapannya terlihat dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Hutajulu, Hadiyanto, dan Ciptono (2026) menjelaskan bahwa penerapan restorative justice oleh kepolisian memiliki legitimasi normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi penyidik dalam menerapkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.

Penerapan keadilan restoratif masih menghadapi persoalan. Salah satunya adalah luasnya ruang diskresi penyidik dan penggunaan istilah normatif yang terbuka, seperti keresahan masyarakat dan potensi konflik sosial. Apabila tidak disertai kriteria yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penanganan perkara.

Persoalan lainnya berkaitan dengan kedudukan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan yang berada di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 harus dipahami sebagai pedoman operasional, bukan sebagai instrumen untuk menciptakan norma pidana baru atau memperluas alasan penghentian penyidikan di luar ketentuan undang-undang.

Penerapan restorative justice harus memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan seluruh sistem pemidanaan, tetapi menjadi salah satu instrumen penyelesaian perkara yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pemulihan korban dan hubungan sosial.

Perubahan Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam KUHAP

Hubungan kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Alimudin (2025) menguraikan bahwa pembaruan KUHAP menimbulkan perdebatan mengenai pembagian tugas dan kewenangan kedua institusi tersebut. Dalam sistem sebelumnya, kepolisian memiliki kewenangan utama dalam penyelidikan dan penyidikan, sedangkan kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan serta melakukan penelitian terhadap berkas perkara pada tahap prapenuntutan.

Perubahan pengaturan hukum acara pidana memunculkan pembahasan mengenai penguatan koordinasi, kemungkinan perluasan peran jaksa, dan potensi tumpang tindih kewenangan. Di satu sisi, koordinasi yang lebih kuat dapat mendukung efektivitas penanganan perkara. Namun, di sisi lain, batas kewenangan yang tidak jelas berpotensi memengaruhi independensi masing-masing institusi dan kepastian hukum bagi tersangka maupun korban.

Dalam konteks hukum yang berlaku saat ini, pembaruan tersebut perlu dibaca berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perubahan KUHAP tersebut menjadi landasan baru dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, termasuk pengaturan mengenai kewenangan aparat penegak hukum dan koordinasi antarlembaga.

Oleh karena itu, implementasi KUHAP baru perlu memastikan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi tidak seharusnya menghilangkan independensi institusi, tetapi harus mencegah duplikasi kewenangan dan memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif. Hal yang tidak kalah penting adalah menjamin perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses pidana.

Kesimpulan

Kepolisian memiliki kedudukan strategis sebagai pintu awal sistem peradilan pidana melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Peran tersebut menuntut pelaksanaan fungsi preventif dan represif secara seimbang sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam menjalankan kewenangannya, kepolisian juga membutuhkan independensi agar penegakan hukum terbebas dari kepentingan politik praktis dan tekanan kelompok tertentu.

Namun, independensi harus disertai pertanggungjawaban dan batas kewenangan yang jelas. Penggunaan diskresi, khususnya dalam penerapan restorative justice, harus berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perubahan KUHAP menuntut penguatan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang efektif tidak hanya ditentukan oleh besarnya kewenangan kepolisian, tetapi juga oleh ketepatan pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka hukum yang adil dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Alimudin, Galu Cika. (2025). “Kontroversi KUHAP Terbaru: Perbandingan Kewenangan Jaksa dan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 351–357. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i3.949.

Atmasasmita, Romli. *Independensi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, dan Ciptono. (2026). “Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal USM Law Review*, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13932.

Latukau, Fikry. (2019). “Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 1–15. https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.855.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.