Digital Evidence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Digital Evidence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Oleh : Kholis Firmansyah, S.H.I.,M.S.I.

Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, Pasal 28D ayat (1) yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan Pasal 28G ayat (1) yang menegaskan hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harga diri manusia. Setiap perbuatan yang merugikan kepentingan hukum atau melanggar hak orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai konstitusional yang dijamin negara. Oleh karena itu, hukum pidana melindungi hak asasi manusia dengan menetapkan larangan dan sanksi terhadap setiap tindakan yang mengancam atau membahayakan hak dan kepentingan individu maupun masyarakat.

Dalam hal pidana, negara memiliki 3 kekuasaan/hak fundamental yakni: pertama, hak untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, dan menentukan serta berat dan ringannya ancaman pidana (sanksi pidana) bagi pelanggarnya. Kedua, negara memiliki hak untuk menjalankan hukum pidana dengan menuntut dan menjatuhkan pidana pada si pelanggar aturan hukum pidana yang telah dibentuk. Dan ketiga, hak untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan pada pelaku. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, maka kekuasaan/hak yang luas tersebut dibatasi dalam hukum pidana materil seperti KUHP dan hukum pidana formil melalui aturan berupa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dengan pembuktian, pemutusan hingga vonis dijalankan.(Chazawi, 2002, p. 10)       

Hukum pidana memiliki fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Maka dapat dikenakan pidana kepada siapa saja yang dengan perbuatannya merugikan kepentingan hak orang lain atau menyerang kepentingan hukum. Kepentingan hukum (rechtbelang) bisa dalam bentuk (1) kepentingan hukum perseorangan (individuale belangen), seperti kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya. (2) Kepentingan hukum masyarakat (socaale of maatschappelijke belangen), misalnya kepengtingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas, dan lain sebagainya. (3) Kepentingan hukum Negara (staatsbelangen), seperti kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara.(Chazawi, 2002, p. 16) Apabila terdapat pelanggaran atau tidak ditaati, maka dapat dijatuhi pidana.

Dalam hukum acara pidana, terdapat prinsip utama, yakni “asas praduga tak bersalah” (presumption of innocence), yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan menjadi hukum tetap sebagaimana dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(N. K. R. Indonesia, 2009) Asas ini sejalan dengan jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Asas ini menunjukkan bahwa dalam perkara pidana, pembuktian menjadi keniscayaan (due process of law), di mana kesalahan terdakwa harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui bukti yang diatur undang-undang sebelum hakim membuat keputusan. Jika tidak ada proses pembuktian yang ketat, ada kemungkinan terjadinya kekeliruan penjatuhan pidana, juga dikenal sebagai miscarriage of justice.(Yushatu, 2018) Sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili, di sidang pengadilan.(N. K. R. Indonesia, 1981) 

Dengan asas praduga tak bersalah, memastikan semua fakta hukum sebelum divonis agar tidak terjadi kekeliruan vonis, seperti menuntut dan memvonis bersalah seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Penerapan standar tinggi dalam sistem pembuktian untuk menempatkan keseimbangan bagi kepentingan tersangka atau terdakwa. Dengan penerapan asas praduga tak bersalah, jaksa dapat membantu menjaga keseimbangan hukum agar tidak terjadi kekeliruan pemidanaan, menghukum seseorang yang tidak bersalah dan gagal menghukum seseorang yang bersalah .(Tryan P, Putrajaya, & Pujiono, 2016)

Pembuktian adalah bagian penting dari proses peradilan pidana karena merupakan cara utama untuk menemukan kebenaran dan menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Pembuktian digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya sebagai prosedur, tetapi juga untuk melindungi hak asasi manusia agar orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan due process of law, yang keduanya menuntut bahwa setiap kesalahan harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. bahwa tingkat keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah dalam hukum positif terbatas pada: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.(N. K. R. Indonesia, 1981) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, juga disebut sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah hanya jika terdapat sekurang-kurangnya dua bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim. Namun, keterbatasan alat bukti tersebut pada awalnya tidak mengimbangi kemajuan teknologi, terutama dalam hal bukti berbasis elektronik.

Dengan perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Cybercrime, penipuan online, pencucian uang digital, dan korupsi berbasis transaksi elektronik adalah contoh kejahatan yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Jejak digital biasanya menjadi satu-satunya cara untuk merekonstruksi peristiwa pidana. Untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi transformasi kejahatan digital, sistem pembuktian harus disesuaikan. Oleh karena itu, bukti digital telah berkembang menjadi alat bukti penting dalam sistem peradilan pidana kontemporer selain hanya menjadi pelengkap.

Sebagai contoh, bukti digital seperti rekaman percakapan, data transfer elektronik, dan komunikasi melalui aplikasi pesan instan seringkali menjadi alat bukti penting dalam kasus korupsi dan kejahatan siber yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, bukti utama dalam kasus hoaks atau ujaran kebencian adalah log server, jejak digital media sosial, dan screenshot. Pembuktian kasus sangat bergantung pada seberapa baik penegak hukum menangani dan memverifikasi bukti digital.

Perubahan sosial dan kemajuan teknologi memengaruhi pola kejahatan dan metode pembuktian, dan perkembangan hukum acara pidana di Indonesia tidak dapat diabaikan. Sistem pembuktian pidana, yang selama ini didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan pendekatan negatief wettelijk bewijsstelsel, menempatkan alat bukti dan keyakinan hakim sebagai dua komponen penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Namun, kemajuan dalam teknologi informasi telah menghasilkan alat bukti baru yang dikenal sebagai bukti digital. Bukti digital tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh dengan kerangka pembuktian konvensional. Kondisi ini menimbulkan masalah konseptual dan nyata, terutama dalam hal menjamin bahwa proses pembuktian tetap mempertahankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Regulasi Digital Evidence

Perkembangan regulasi terkait digital evidence di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum acara pidana dan perkembangan teknologi informasi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami perubahan terakhir pada tahun 2024, ditegaskan kembali bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini merupakan penegasan dari prinsip sebelumnya, khususnya dalam Pasal 5, yang memberikan legitimasi yuridis terhadap penggunaan bukti digital dalam proses peradilan. Bunyi Pasal 5 UU ITE adalah “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.(R. Indonesia, 2008) Kemudian pada Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa suatu informasi elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, aspek keotentikan (authenticity) dan integritas (integrity) menjadi syarat utama dalam menentukan kekuatan pembuktian digital evidence di pengadilan.(R. Indonesia, 2008)

Pasal 44 UU ITE juga memberikan dasar operasional dalam proses penegakan hukum, dengan menyatakan bahwa alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak hanya terbatas pada alat bukti yang diatur dalam KUHAP, tetapi juga mencakup informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan ini memperkuat posisi digital evidence sebagai bagian integral dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia, sekaligus membuka ruang bagi penggunaan teknologi dalam pembuktian perkara.

Perkembangan yang lebih progresif terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2025 (KUHAP 2025/UU No. 20 Tahun 2025), yang mulai mengadopsi sistem pembuktian terbuka (open system of evidence). Dalam regulasi ini, bukti elektronik secara eksplisit diakui sebagai alat bukti yang sah, tidak lagi sekadar sebagai perluasan dari alat bukti konvensional. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari sistem pembuktian yang bersifat limitatif menuju sistem yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pada Pasal 56 dijelaskan bahwa bantuan teknis penyidikan meliputi digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus.(R. Indonesia, 2025)

Dalam KUHAP 2025, pengakuan terhadap bukti elektronik juga diikuti dengan pengaturan mengenai tata cara perolehan, pengamanan, dan penyajian bukti digital di persidangan. Regulasi ini menekankan pentingnya penggunaan metode forensik digital untuk menjamin keabsahan bukti. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pengembangan alat bukti dari KUHAP yang lam. Alat bukti terdiri atas: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Keterangan Terdakwa; e. Barang Bukti; f. Bukti Elektronik; g. Pengamatan Hakim; dan h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.(R. Indonesia, 2025)

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP 2023) memberikan landasan substantif terhadap perbuatan pidana yang melibatkan teknologi informasi. Meskipun KUHP tidak secara langsung mengatur alat bukti, namun keberadaannya penting dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibuktikan menggunakan digital evidence, seperti kejahatan siber, penipuan berbasis elektronik, dan penyebaran informasi ilegal. Dengan demikian, KUHP 2023 berfungsi sebagai kerangka materiil yang melengkapi pengaturan pembuktian dalam hukum acara pidana.

Maka regulasi tersebut menunjukkan adanya integrasi antara hukum materiil dan hukum acara dalam menghadapi tantangan pembuktian digital. UU ITE memberikan legitimasi dan standar dasar, KUHAP 2025 mengatur mekanisme pembuktian secara lebih komprehensif, dan KUHP 2023 menyediakan dasar kriminalisasi terhadap perbuatan berbasis teknologi. Namun demikian, tantangan ke depan tetap terletak pada implementasi yang konsisten, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyusunan standar teknis yang seragam agar digital evidence dapat digunakan secara efektif dan adil dalam sistem peradilan pidana.

Referensi

Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tryan P, M. S., Putrajaya, N. S., & Pujiono. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. Diponegoro Law Journal, 5(4), 1–13.

Yushatu, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Lex Crimen, VII(1), 88–95.

Indonesia, N. K. R. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981 (1981).

Indonesia, N. K. R. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Indonesia, R. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008).

Indonesia, R. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).