Bagaimana Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Sistem…

Oleh : Kholis Firmansyah, S.H.I.,M.S.I.

Bagaimana Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia?

Salah satu pertanyaan dalam sistem peradilan pidana kontemporer di Indonesia adalah keotentikan (authenticity) dan kekuatan pembuktian (evidentiary value) digital evidence. Untuk diterima di pengadilan, bukti digital harus memenuhi standar keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal hukum menunjukkan bahwa proses digital forensik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data elektronik tidak berubah sejak dikumpulkan hingga dibawa ke persidangan. Oleh karena itu, keotentikan bukti digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh metodologi ilmiah yang digunakan untuk mengelolanya, seperti rantai penyimpanan dan metode validasi data.

Seiring dengan perubahan undang-undang di Indonesia, digital evidence menjadi semakin penting dari segi kekuatan pembuktian. UU ITE mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, meskipun pada awalnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 dan KUHAP baru, yang baru diubah, memperkuat legitimasi bukti berbasis teknologi. Bukti digital seperti data transaksi, komunikasi elektronik, dan rekaman CCTV bahkan telah digunakan secara luas dalam praktik peradilan untuk membuktikan tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa bukti digital tidak lagi hanya alat bukti tambahan tetapi dapat berfungsi sebagai bukti utama. Untuk menghadapi perkembangan kejahatan digital, integrasi antara UU Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHAP baru, dan KUHP 2023 menjadi sangat penting. Ini akan memungkinkan sistem pembuktian yang fleksibel, konsisten, dan mampu menjamin keadilan substantif.(Pribadi, 2018)

Problematika yang dihadapi adalah meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memungkinkan pengakuan bukti elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih bersifat konvensional dan tidak mengatur standar pembuktian digital secara eksplisit. Karena tidak adanya peraturan khusus ini, ada perbedaan norma terkait prosedur perolehan, pengamanan, dan penilaian keotentikan bukti digital. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Adanya keterbatasan yang dimiliki aparat penegak hukum menjadi kendala yang signifikan untuk mengoptimalkan penggunaan bukti digital. Proses pembuktian berbasis teknologi membutuhkan keahlian khusus dalam bidang digital forensik. Ini termasuk melakukan ekstraksi data, menganalisis metadata, dan memastikan bahwa informasi elektronik adalah asli. Namun, pada kenyataannya, tidak semua penyidik, penuntut umum, atau hakim memiliki keahlian teknis yang cukup. Ini berarti bergantung pada ahli forensik digital, yang pada titik tertentu dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan objektivitas penilaian bukti.(Akbar & Yusuf, 2025)

Tingginya kemungkinan manipulasi data elektronik, yang sulit dideteksi tanpa teknologi dan keahlian khusus, merupakan masalah lain yang tidak kalah penting. Proses pembuktian menjadi semakin kompleks karena atribut bukti digital dapat dengan mudah disalin, diubah, atau bahkan direkayasa melalui teknik seperti editing dan deepfake. Keabsahan bukti digital dapat dengan mudah dipertanyakan jika tidak ada mekanisme pengamanan yang ketat seperti verifikasi berbasis teknologi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena keterbatasan infrastruktur laboratorium digital forensik di berbagai wilayah. Akibatnya, proses analisis bukti seringkali terkonsentrasi dan memakan waktu yang lama.(Akbar & Yusuf, 2025)

Selain itu, ada perbedaan pendapat hakim tentang kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Ada kemungkinan bahwa keputusan pengadilan tidak konsisten karena tidak ada standar yang jelas untuk menilai validitas dan kekuatan pembuktian digital. Bahkan bukti digital dapat diragukan keabsahannya dalam situasi tertentu. Dibutuhkan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan standarisasi prosedur untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses peradilan pidana, karena hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian pidana Indonesia masih dalam tahap transisi untuk menerima bukti digital.(Akbar & Yusuf, 2025)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ilham,dkk adalah bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakomodasi alat bukti elektronik, KUHAP belum mengatur secara eksplisit klasifikasi dan prosedur pembuktian alat bukti elektronik. Hal ini menyebabkan praktik hukum berbeda di persidangan. Salah satu kendala utama pembuktian alat bukti elektronik adalah masalah autentikasi, ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk memahami teknologi, dan kurangnya pedoman teknis dari Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi, peningkatan kemampuan staf aparat penegak hukum, dan harmonisasi regulasi yang mengatur pembuktian elektronik.(Ilham, Salim, & Sudarno)

Teknologi instant messaging (IM), seperti WhatsApp, telah berkembang pesat, namun juga telah berubah menjadi alat untuk cybercrime. Dalam contoh kasus peretasan akun media sosial seorang aktivis Ravio Patra, yang dituduh menyebarkan provokasi melalui WhatsApp setelah akunnya diretas validitas bukti digital dan legitimasi penangkapan ditunjukkan. Catatan log server, aktivitas akun, pesan digital, dan metadata adalah jenis bukti digital yang relevan. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur validitas bukti digital. Meskipun penting untuk menjamin integritas data, proses autentikasi sering dipertanyakan karena kemungkinan manipulasi. Kasus Ravio Patra menunjukkan betapa pentingnya pengumpulan bukti yang adil dan penangkapan yang adil. Untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau bersalah, maka identifikasi pelaku sangat penting.(Maharani et al., 2024)

Terdapat tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar bukti digital dapat diterima sebagai alat bukti yang sah adalah keaslian (authenticity), integritas (integrity), dan relevansi (relevance). Keaslian (authenticity) adalah keyakinan bahwa suatu alat bukti digital benar-benar berasal dari sumber yang sah dan tetap dalam bentuk aslinya tanpa perubahan, pemalsuan, atau manipulasi sejak dibuat hingga diajukan di persidangan. Agar praktik forensik digital dapat dipertanggungjawabkan, setiap langkah mulai dari pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan terdokumentasi dengan baik. Kemampuan untuk mempertahankan identitas asli bukti digital sejak pertama kali diperoleh dan menjaga integritasnya di setiap tahapan proses forensik digital dikenal sebagai keaslian. Dalam hal hukum Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pedoman atau prosedur yang jelas untuk memeriksa bukti digital sering menimbulkan kesulitan dalam memastikan keaslian data. Akibatnya, forensik digital di Indonesia belum dilakukan dengan baik dan masih menghadapi masalah pembuktian di pengadilan.(Akbar & Yusuf, 2025)

Adapun perlu juga mempertimbangkan Integritas, yakni berarti bahwa data atau bukti digital tidak boleh diubah, dihapus, atau dimanipulasi sejak diperoleh hingga ditampilkan di pengadilan. Ini adalah bagian yang sangat penting karena setiap perubahan dapat menimbulkan keraguan tentang kredibilitas bukti. Untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan bukti digital tercatat dan terverifikasi dengan baik. Tanpa jaminan integritas yang kuat, bukti digital dapat kehilangan nilai karena pihak lawan berpotensi mempertanyakan apakah bukti tersebut telah diubah atau tercemar selama proses penyimpanan dan pemeriksaan.(Akbar & Yusuf, 2025)

Berikutnya adalah relevansi. Untuk menjadi relevan, bukti digital harus memiliki hubungan yang jelas dan signifikan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Dengan kata lain, bukti harus dapat membuktikan unsur-unsur delik—niat jahat (mens rea), perbuatan pidana (actus reus), dan hubungan sebab-akibat antara keduanya. Karena harus ada hubungan logis antara informasi yang ditemukan dan peristiwa hukum yang terjadi, tidak semua data digital dapat segera digunakan sebagai bukti.(Akbar & Yusuf, 2025)

Berkaitan dengan penilaian dan kekuatan pembuktian yakni setelah bukti elektronik dinyatakan layak (dapat diterima), penilaian bobotnya adalah langkah terakhir. Karena KUHAP tidak menetapkan kekuatan mengikat bukti elektronik secara eksplisit, penilaian bukti elektronik didasarkan pada prinsip kebebasan bukti. Hakim akan mempertimbangkan kredibilitas bukti elektronik dan konsistensinya dengan bukti lain. Bukti elektronik biasanya dianggap andal jika terpenuhi syarat formil-materiil dan didukung oleh ahli. Bahkan Mahkamah Agung sering menggunakan bukti elektronik sebagai dasar keputusan. Misalnya, dalam praktiknya pengadilan telah bergantung pada rekaman CCTV untuk membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana. Dengan cara yang sama, log panggilan telepon atau chat biasanya digunakan sebagai referensi untuk menunjukkan adanya persekongkolan atau niat jahat. Hakim pasti akan membandingkan bukti elektronik dengan keseluruhan fakta. Misalnya, dalam kasus pembunuhan Brigadir J. (2022), majelis hakim menggunakan rekaman percakapan elektronik dan rekaman CCTV sebagai bukti yang memperkuat bukti tradisional. Meskipun amar tidak menyatakannya secara eksplisit, rekaman ini dipertimbangkan untuk memastikan kronologi peristiwa. Pada dasarnya, metode pembuktian alat bukti elektronik menekankan validitas (kebenaran hukum) dan persuasivitas (keyakinan) bukti di hadapan hakim.(Ilham et al.)

Keotentikan dan kekuatan pembuktian bukti digital dalam sistem pembuktian pidana Indonesia adalah faktor penting yang menentukan apakah bukti elektronik akan diterima atau tidak di pengadilan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5, mengakui bukti digital sebagai bukti hukum yang sah. Pasal ini menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya adalah bukti yang sah. Pembuktian yang sebelumnya diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperluas dengan ketentuan ini. Ini memungkinkan penggunaan bukti berbasis teknologi dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal keotentikan, "bukti digital" harus memenuhi tiga persyaratan penting: keaslian, integritas, dan keterjaminan sistem elektronik yang digunakan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 6 UU ITE, yang menetapkan bahwa informasi elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keamanannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kekuatan pembuktian "Digital Evidence" tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sistem pembuktian yang berlaku, yaitu "sistem pembuktian negatif hukum". Dengan kata lain, bukti digital harus didukung oleh bukti lain yang sah dan berdampak pada keyakinan hakim. Bergantung pada situasinya, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti surat atau petunjuk dalam praktik peradilan. Namun, bukti digital semakin kuat saat ini, bahkan dapat menjadi alat bukti utama dalam kasus seperti kejahatan siber dan korupsi.

Referensi
Akbar, R. M., & Yusuf, H. (2025). Problems of Proving Digital Evidence in Criminal Procedure Law in Indonesia : Analysis of Evidence Theory and Judicial Practice. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2(5).
Ilham, M., Salim, A., & Sudarno. Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana. PAULUS Legal Research, 3(1).
Maharani, N., Lamminar, A., Christiansen, N., Rafidah, A. R., Nurrachman, A., & Nugroho, A. A. (2024). Validitas Bukti Digital dan Legalitas Penangkapan Pada Kasus Peretasan Akun Media Sosial Ravio Patra Nurrachma. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3).
Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaisance, 3(1).